Pertambangan Triliun Dollar

Pembukaan kisruh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terjadi melalui podcast Akbar Faisal bersama Ikhlas Bahrawi. Dalam diskusi tersebut, Bahrawi secara perlahan membuka isu-isu yang sebelumnya tidak diketahui publik. Penasaran pun muncul mengenai berbagai hal yang disampaikan oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah keterlibatan Gus Yahya, ketua umum PBNU, dalam pengelolaan tambang batu bara milik NU. Bahrawi menyebut bahwa ia pernah diminta oleh Gus Yahya untuk mempelajari proposal bisnis dari sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Tohir, pemilik PT Adaro –yang juga kakak dari Erick Tohir, menteri pemuda dan olahraga serta mantan menteri BUMN.

Tambang batu bara milik NU diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi seluas 25.000 hektare di Kaltim. Isinya mencapai sekitar satu miliar ton batu bara kelas satu, dengan kalori di atas 6.000 dan kadar sulfur sangat rendah, yaitu sekitar 0,7. Harga batu bara kelas satu seperti ini mencapai USD120/ton, sedangkan biaya penambangan relatif murah karena letaknya di permukaan tanah.

Dari penjelasan Bahrawi, tersirat bahwa Jokowi pernah memberi pesan agar pengelolaan tambang NU diserahkan ke perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Tohir. Hal ini dilakukan karena NU belum memiliki kemampuan sendiri untuk mengelola tambang tersebut. Perusahaan tersebut merasa pasti akan mendapat tugas tersebut bahkan sebelum tambang itu resmi diberikan ke NU.

Bukti adanya “uang muka” yang masuk ke PBNU selama tahun 2024 adalah lima kali transfer senilai total Rp40 miliar. Uang tersebut resmi masuk ke kas PBNU, sehingga Gus Yahya sebagai ketua umum mengetahui dan menyetujui penggunaannya. Namun, ada jenis uang lain yang juga masuk ke PBNU, tetapi lewat perorangan dan tidak masuk ke kas organisasi. Ini menjadi sumber ketidakpuasan bagi Gus Yahya.

Bahrawi menyatakan bahwa setelah mempelajari proposal bisnis tersebut, ia menyimpulkan bahwa proposal tersebut merugikan NU. Dalam proposal itu, semua biaya penambangan menjadi tanggung jawab NU, sementara hasilnya hanya 30 persen untuk NU dan 70 persen untuk pengelola. Bahrawi menyarankan Gus Yahya untuk menghadap Presiden Prabowo, meskipun ia tidak mengetahui hasil pembicaraan tersebut.

Masalah besar muncul: apakah Gus Yahya setuju dengan pendapat Bahrawi? Apakah ia memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut meskipun sudah menerima uang muka? Dan apakah ini berarti ia menolak titipan lama Jokowi?

Bahrawi menilai bahwa urusan tambang ini sangat berkaitan dengan politik Pilpres 2029. Dengan memiliki tambang, NU bisa memiliki kekuatan besar menjelang pemilu. Bahrawi merujuk pada isi proposal bisnis yang menyebutkan bahwa bagian NU meningkat dari 30% ke 70% menjelang pemilu, sehingga bisa memperoleh dana besar.

Meski tidak bisa menilai proposal secara langsung, Bahrawi menyatakan bahwa struktur 30-70 bukan harus dikaitkan dengan siklus politik. Struktur seperti ini biasa dalam bisnis, terutama jika modal didapat dari kredit bank. Setelah modal kembali, bagian bisa lebih kecil.

Namun, pertanyaan utama tetap muncul: mengapa PBNU hanya menerima satu proposal dari satu perusahaan? Mengapa tidak meminta beberapa perusahaan untuk mengajukan proposal? Dan mengapa tidak melakukan tender agar proses lebih transparan?

Selain itu, banyak pemilik tambang yang tidak memiliki kemampuan sendiri, tetapi seringkali diserahkan ke perusahaan pengelola. Cara yang lazim adalah fee per ton batu bara. Untuk tambang kelas satu seperti milik NU, fee bisa mencapai USD10/ton. Jika tender dilakukan, siapa pun yang menawarkan harga tertinggi akan menang.

Dengan jumlah 1 miliar ton batu bara, harga USD10/ton akan menghasilkan USD10 miliar atau sekitar Rp160 triliun. Ini bisa menjadi sumber pendapatan besar bagi NU jika dikelola dengan baik.

Tweet