UMP Jakarta Hanya Sepertiga Biaya Hidup Layak Ibu Kota

Kondisi Upah Minimum dan Biaya Hidup di Jakarta

Di tengah kenaikan biaya hidup yang terus menerus, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berada di kisaran Rp 5,3 jutaan per bulan mulai dipertanyakan relevansinya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai sekitar Rp 14,8 juta per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari UMP yang diberlakukan.

Biaya hidup sebesar Rp 14,88 juta per bulan berasal dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 BPS. Perhitungan tersebut mencakup seluruh komponen konsumsi barang dan jasa, termasuk perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Dengan angka ini, banyak pekerja, terutama generasi muda, merasa bahwa penghasilan setara UMP tidak cukup untuk merencanakan masa depan.

Tekanan Biaya Hidup yang Tinggi

Tekanan biaya hidup yang tinggi membuat keputusan besar seperti menikah, menabung, atau membangun keluarga terasa semakin jauh. Bagi banyak pekerja, gaji UMP hanya menjadi alat untuk bertahan dari satu gajian ke gajian berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara standar upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI mengatakan bahwa meskipun nominal UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan terlihat tinggi, namun belum mencerminkan kebutuhan hidup riil. “Untuk pekerja lajang dengan pengeluaran sangat hemat mungkin masih bisa ‘bertahan’, tapi dengan kompromi besar,” kata Rista.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi ideal sekalipun, pekerja bergaji Rp 5 juta per bulan hanya memiliki ruang sangat terbatas untuk tabungan dan dana darurat. Fenomena hidup dari gaji ke gaji, kerja ganda, hingga ketergantungan pinjaman konsumtif sering ditemui pada klien bergaji UMP.

Realitas Hidup Pekerja Bergaji UMP

Putri Lestari (25), seorang admin media sosial di Jakarta Pusat, menerima gaji sekitar Rp 5,4 juta per bulan, setara dengan UMP Jakarta. Dengan penghasilan tersebut, ia harus membagi pendapatan untuk biaya kos, makan, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Hampir tidak ada ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan Putri. Satu kebutuhan mendadak saja bisa membuat keuangannya berantakan.

Bagi Putri, ketakutan menikah bukan berkaitan dengan komitmen emosional, melainkan tanggung jawab finansial. Menghidupi diri sendiri saja masih terasa berat, apalagi jika harus berbagi hidup dengan pasangan, bahkan anak di kemudian hari. Sebagian besar gajinya habis untuk kos sebesar Rp 1,5 juta per bulan, transportasi Rp 500.000–Rp 700.000, serta makan dan kebutuhan harian. Menabung masih bisa dilakukan, tetapi jumlahnya kecil dan tidak konsisten.

Pernikahan Dipandang sebagai Beban Tambahan

Kondisi serupa dialami Ria (27), pegawai swasta di Jakarta Pusat dengan gaji sekitar Rp 5,6 juta per bulan. Meski sedikit di atas UMP, ia tetap merasa hidupnya jauh dari kata layak. Tekanan finansial tersebut memengaruhi pandangannya terhadap relasi dan pernikahan.

“Saya tahu kalau soal usia pasti saya sendiri sudah bisa menikah, namun menikah bukan soal usia tapi uang nya ada atau tidak kedepannya bagaimana,” tutur Ria. Saat ini, fokus utamanya adalah bertahan dan mengamankan tabungan, bukan membangun keluarga.

Dampak Psikologis Tekanan Ekonomi

Psikolog Klinis dan Direktur Personal Growth, Ratih Ibrahim, menilai ketakutan menikah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil sebagai sesuatu yang manusiawi. “Ya. Kan takut juga jika untuk hidup sendiri saja struggling, bagaimana ketika harus bertanggung jawab atas orang lain (pasangan), dan jika kemudian punya anak,” ujar Ratih.

Menurut Ratih, kondisi finansial yang rapuh dapat menggerus kesiapan mental seseorang untuk menikah. Ketika kebutuhan dasar belum sepenuhnya aman, manusia secara alami akan memprioritaskan bertahan hidup dibanding membangun relasi jangka panjang.

Risiko Jangka Panjang bagi Kota

Pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai UMR Jakarta di kisaran Rp 5 jutaan belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak kota metropolitan. “UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, struktur biaya hidup Jakarta didominasi pengeluaran non-makanan seperti perumahan dan transportasi yang sulit dikompresi. Kenaikan kecil pada pos tersebut langsung menggerus sisa pendapatan pekerja. Akibatnya, kenaikan UMR kerap habis untuk menutup inflasi biaya hidup, bukan meningkatkan kesejahteraan.

Di tengah biaya hidup yang terus naik dan UMP yang cepat habis, banyak pekerja muda Jakarta hidup dari gaji ke gaji tanpa kepastian masa depan. Dalam situasi tersebut, pernikahan tak lagi sekadar urusan hati, melainkan keputusan ekonomi besar dengan risiko yang terlalu mahal bagi mereka yang masih berjuang untuk bertahan.