Aceh, Dana Otsus, Janji 10 Triliun, dan Saran Fahri Hamzah

Peran Dana Otsus dalam Pembangunan Aceh

Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, memberikan pernyataan yang mengejutkan dalam acara Ngobrol Opini Terkini (Ngopi) GPS di Warkop SMEA Premium Jeulingke, Banda Aceh, pada Minggu 17 September 2023. Ia menyampaikan bahwa musuh kita bukanlah sesama kita, melainkan lawan yang sepadan. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui agresifitas dalam mengejar ketertinggalan.

Acara tersebut dihadiri oleh banyak tokoh hebat seperti Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh, dan Sofyan Dawood, mantan Jubir GAM. Pemandu diskusi pagi itu adalah Akmal Abzal. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Aceh hari ini sudah tumbuh dan berkembang, berbeda dengan masa lalu yang tidak memiliki kehidupan baik malam maupun siang.

Pernyataan Fahri merespon keluhan tentang Aceh yang masih miskin dan banyak pengangguran, meskipun Dana Otsus akan segera berakhir pada 2027. Ia mengutip angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh yang di atas rata-rata nasional, sehingga menegaskan bahwa keluhan publik atau pribadi harus diselesaikan secara individu, bukan menjadi urusan publik.

IPM Aceh di Atas Rata-Rata Nasional

Fahri menyampaikan bahwa IPM Aceh mencapai 76,23, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan di Aceh sudah berada di kategori Tinggi. Keberhasilan ini meredam keluhan bahwa Aceh masih terpuruk total, sebaliknya, membuktikan bahwa fondasi pembangunan manusia sudah kuat, dan itu jelas ada kontribusi dana Otsusnya.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah mendukung Aceh dalam memulihkan diri dari konflik dan bencana. Bayangkan, Aceh memulai dari titik terburuknya di tahun 2005, di mana kemiskinan mencapai puncaknya 32,60 persen akibat konflik dan Tsunami. Berkat dukungan Dana Otsus, Aceh berhasil menciptakan akselerasi ekonomi yang dramatis. Hingga September 2024, kemiskinan telah turun menjadi 12,64 persen.

Laju Pemulihan Tercepat Berkat Otsus

Penurunan absolut sebesar 19,96 poin persentase ini menjadikan laju penurunan kemiskinan di Aceh sekitar 2,70 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional dalam periode yang sama. Laju ini adalah bukti nyata efektivitas Dana Otsus dalam proses catch-up ekonomi dan pemulihan daerah.

Meskipun laju penurunannya tercepat dan IPM-nya tinggi, harus diakui angka kemiskinan absolut Aceh (12,64 persen) masih jauh di atas rata-rata nasional (8,57 % ) dan tergolong tinggi di Sumatera. Mengkritik angka absolut yang tinggi ini secara "telanjang" jelas tidak adil. Angka tersebut adalah cerminan dari ketertinggalan struktural historis yang diwarisi dari konflik dan bencana.

Kunci Agresivitas: Melawan Ketergantungan

Fahri Hamzah menegaskan bahwa masa depan kita bukan pada anggaran negara, tapi pada kegiatan bisnis masyarakat. Pesan ini menjadi kunci. Keberhasilan Aceh hingga hari ini didorong oleh transfer dana. Tugas para elit Aceh dan seluruh energi politiknya—yang seringkali habis untuk "bertengkar dengan sesama"—harus diubah menjadi agresivitas dalam membangun ekonomi sektor riil.

Aceh harus berani berinvestasi agresif pada hilirisasi sumber daya, menciptakan sistem perizinan yang paling efisien, dan menjadi tujuan investasi swasta terbaik di Sumatera. Hanya dengan begitu, penurunan kemiskinan yang cepat dan IPM yang tinggi dapat dipertahankan.

Masa Depan Aceh yang Terancam Darurat Fiskal

Dana Otsus diprediksi turun drastis hingga sekitar Rp 9 triliun pada tahun 2026. Dengan kondisi anggaran yang tergerus habis untuk belanja wajib, belanja penunjang dan belanja prioritas, sehingga program-program pembangunan visioner yang termuat dalam visi misi Pemerintah Aceh terancam tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai alias belum tertampung.

Kunci agresivitas adalah melawan ketergantungan. Aceh harus berani berinvestasi agresif pada hilirisasi sumber daya, menciptakan sistem perizinan yang paling efisien, dan menjadi tujuan investasi swasta terbaik di Sumatera. Hanya dengan begitu, penurunan kemiskinan yang cepat dan IPM yang tinggi dapat dipertahankan.

Tantangan Masa Depan Aceh

Masalahnya, agresifitas yang diperlihatkan oleh Gubernur Aceh, mengharuskan tim SKPA kunci juga perlu bergerak cepat dan tangkas. Waktu Aceh untuk bertransisi dari ekonomi berbasis fiskal ke ekonomi berbasis rakyat kini tinggal menghitung bulan menuju masa penentuan nasib Dana Otsus.

Masa depan Aceh ditentukan oleh seberapa agresif daerah mampu menciptakan mesin ekonomi mandiri sebelum sumber pendanaan utama mengering. Itulah "lawan sepadan" yang sesungguhnya sebagaimana diingatkan Fahri Hamzah.

Tentu saja kabar baik yang disampaikan Gubernur Aceh terkait dukungan 8 triliun dan 2 triliun dari Presiden Prabowo patut disyukuri. Namun itu semua bukan seperti membalik telapak tangan. Sekda Aceh harus cukup cakap untuk menggerakkan tim SKPA utama. Dan, tentu saja tidak boleh memadamkan agresifitas Aceh dalam mewujudkan sektor ekonomi ril seperti yang disarankan Fahri Hamzah.